SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 102 TAHUN 2019 TERKAIT PEMBARIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

   Kategori : Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang diselenggarakan di Hotel Swiss Belinn Medan pada Hari Rabu, Tanggal 03 Juni 2021. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Sumatera Utara, Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP. Sosialisasi dilakukan melalui zoom meeting dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

  1. Drs. Ahmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA selaku Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  2. Petra Dolok Marombun Lamtahan, MH selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
  3. Angga Saputra, S.Kom selaku Staf Pegawai Non ASN Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan.

 

Acara pembukaan sosialisasi turut dihadiri Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Drs. Eko Irawan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Dra. Diah Ananda. Selain itu, peserta yang hadir terdiri dari 14 (empat belas) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kepala Bidang, Kepala Seksi dari OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP mengajak semua OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan publik.

 

Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP menambahkan bahwa ada 3 (tiga) hal penting terkait Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, yaitu:

  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan Penguatan Pemahaman Pemanfaatan Data kepada OPD se Provinsi Sumatera Utara;
  2. Memperbanyak Pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan lembaga pengguna; dan
  3. Infrastruktur Perangkat Keras dalam Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

 

Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP juga menyampaikan “Agar ketiga hal tersebut dapat berjalan secara sinergi sehingga pemanfaatan data di seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berjalan secara optimal. Pada kesempatan ini, Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP juga menghimbau semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk mengejar ketertinggalan Provinsi dalam pencapaian 9 (sembilan) Indikator Target Kinerja Administrasi Kependudukan Tahun 2021, yaitu:

  1. Cakupan Perekaman KTP-el 98%;
  2. Cakupan Akta Kelahiran 92%;
  3. Kepemilikan KIA 20%;
  4. Pemakaian Kertas Putih 18 Dokumen;
  5. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) 18 Dokumen;
  6. Pelayanan Online;
  7. Pelayanan Terintegrasi;
  8. Perjanjian Kerjasama (PKS); dan
  9. Akses Data Kependudukan.

 

Dalam 100 hari kerja kedepan, Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP berharap agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi sehingga bisa naik ke level (tingkat) yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menutup sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP sangat mengapresiasi kehadiran peserta untuk mengikuti sosialisasi dan berharap acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sampai selesai. Selanjutnya, Kepala Bidang Kelembagaan, Eva Imelda Situmeang, SH,MSP selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi menjelaskan langkah-langkah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, yaitu:

  1. Melakukan audiensi ke OPD Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintah/Swasta;
  2. Pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  3. Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota meneruskan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri;
  4. Dirjen Dukcapil Kemendagri atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan pemanfaatan data kependudukan yang dituangkan dalam bentuk surat;
  5. Setelah adanya persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri yang ditujukan kepada Kepala Dinas di Kabupaten/Kota, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan;
  6. Untuk menjamin kesesuaian Implementasi Petunjuk Teknis dan PKS oleh Pengguna, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan Proof of Concept dengan memanfaatkan tenaga teknis yang memiliki sertifikat;
  7. Melaksanakan Draft PKS Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Pihak I dan Pihak II dan jika sudah sepakat dilanjutkan dengan pembuatan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;
  8. PKS Pemanfaatan Data dan Kependudukan yang sudah dibuat Kedua Belah Pihak, paling sedikit memuat: Maksud dan tujuan, Hak dan Kewajiban, evaluasi, laporan, Jangka waktu dan Pembiayaan. Para pihak dalam PKS memberikan data Kependudukan kepada Pihak ke lll, Larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian Kerjasama;
  9. PKS Pemanfaatan Data Kependudukan dilanjutkan dengan Pembuatan Petunjuk Teknis;
  10. Pengguna yang merupakan Badan Hukum Indonesia dalam mengajukan Permohonan tertulis melampirkan dokumen pendukung;
  11. Kesesuaian antara Implementasi Petunjuk Teknis PKS Pemanfaatan Data Kependudukan ditindaklanjuti Pemberian Hak Akses;

 

Materi Narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri disampaikan melalui zoom meeting, sehingga OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak hadir dapat mengikutinya. Narasumber menyajikan:

  1. Paparan terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mendukung Pelayanan Publik. Ahmad Sudirman juga Memaparkan  Tata Kelola Pemerintahan Dalam Bidang Kependudukan, Integrasi Dan Optimalisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan Dan Lain Sebagainya yang disampaikan oleh Drs. Ahmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA.
  2. Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Pemberian Hak Akses yang disampaikan oleh Petra Dolok Marombun Lamtahan, MH; dan
  3. Konfigurasi Data Warehouse Terpusat, Kebutuhan Perangkat Dinas Dukcapil dan Pengguna, Konfigurasi Jaringan Pemanfaatan Data Kependudukan 
    Oleh Pengguna Daerah, Mekanisme Pemanfaatan Data Kependudukan (Pasal  21 Permendagri No.102 Tahun 2019 dan lain sebagainya disampaikan oleh Angga Saputra, S.Kom.

 

Peserta sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi dengan antusias  dikarenakan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan salah satu kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus dicapai sesuai Target Nasional. Dalam sosialiasi tersebut, Eva Imelda Situmeang,SH,MSP membuka Kesempatan kepada peserta OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertanya. Eva Imelda Situmeang, SH,MSP sangat mengapresiasi respon balik peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut. Menutup sosialisasi, Eva Imelda Situmeang, SH,MSP juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan peserta dari Kabupaten/Kota yang telah mengikuti  kegiatan sosialisasi tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

 


  INFO TERKAIT