SEJARAH KEPEMIMPINAN DISDUKCAPIL PROVSU

   Kategori : Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Tahun 2017 dan mulai beroperasi sejak Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilantik pada tanggal 16 Mei 2017. Sejak awal terbentuk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Drs. H.Ahmad Zaki, MAP sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Pada Tanggal 13 Juli 2018, Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara hingga Ismael Sinaga dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 September 2018 sekaligus menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

 

Pada tanggal 25 Maret 2021, Yanuarlin, SE, M.Si menggantikan Ismael Sinaga sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, pada Tanggal 11 Mei 2021, Dra. Hj. Manna Wasalwa, MAP dilantik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

 

Penyambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 17 Mei 2021 di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Yanuarlin memperkenalkan pejabat eselon III, IV dan seluruh Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, serta melaporkan kondisi kinerja Administrasi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara. 

 

Yanuarlin menjelaskan Cakupan Perekaman KTP-El Sumatera Utara per April 2021 adalah 95,16%, sedangkan Target Nasional Tahun 2020 adalah 98% dan Target Nasional Tahun 2021 adalah 100%.  Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per April 2021 adalah 22,2%, sedangkan Target Nasional Tahun 2020 adalah 20% dan Target Nasional Tahun 2021 adalah 30%. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 per April 2021 adalah 85,70%,  sedangkan Target Nasional Tahun 2020 adalah 92% dan Target Nasional Tahun 2021 adalah 95%.

 

Pemakaian Kertas Putih berdasarkan Target Nasional Tahun 2021 adalah 18 Dokumen, namun hingga April 2021 masih ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang belum memenuhi target, yaitu:

 

                        1. Kabupaten Nias          = 6 Dokumen;

                        2. Kabupaten Batubara  = 7 Dokumen;

                        3. Kota Sibolga               = 7 Dokumen;

                        4. Kota Tanjung Balai     = 6 Dokumen;

                        5. Kota Gunung Sitoli     = 10 Dokumen.

 

Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berdasarkan Target Nasional Tahun 2021 adalah 18 Dokumen, namun masih ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang belum memenuhi target, yaitu:

 

                        1. Kabupaten Nias          = 6 Dokumen;

                        2. Kabupaten Batubara  = 7 Dokumen;

                        3. Kota Tanjung Balai     = 6 Dokumen;

                        4. Kota Gunung Sitoli     = 10 Dokumen;

 

 

Pelayanan Terintegrasi per April 2021, 33 Kabupaten/Kota sudah menerapkan pelayanan terintegrasi sesuai dengan target nasional Tahun 2020. Terkait PKS dan Akses Data di Provinsi, ada 7 OPD dan 2 Lembaga berbadan hukum yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) dan sudah implementasi pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Ke 7 (tujuh) OPD tersebut adalah:

 

                         1. Dinas Pendidikan Provsu;

                         2. RSU Haji Medan;

                         3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Provsu;

                         4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu;

                         5. Dinas Kehutanan Provsu;

                         6. Dinas Koperasi dan UKM;

                         7. RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.

 

Ke 2 (dua) lembaga berbadan hukum adalah:

 

  1. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Provsu;
  2. PT. Perkebunan Nusantara IV.

 

Ada 3 (tiga) OPD yang masih menunggu persetujuan pemanfaatan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

 

  1. Dinas Sosial Provsu;
  2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu;
  3. Satgas Covid-19.

 

 

Berdasarkan Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terdapat 11 (sebelas) Kabupaten/Kota belum melakukan Perjanjian Kerjasama dan Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai Permendagri 102 tahun 2019, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Sidempuan. Untuk Pelayanan Online, belum semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang memiliki Aplikasi Online dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.  Yanuarlin menyampaikan bahwa berdasarkan Target Nasional Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena belum memenuhi Target Nasional yang telah ditentukan.

 

 

Menanggapi penjelasan Yanuarlin tersebut, Manna Wasalwa menyampaikan pesan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar dalam 100 hari kedepan, Manna Wasalwa dapat memperbaiki Kinerja Administrasi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara yang masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, Manna Wasalwa meminta kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk saling bahu membahu dalam bekerja dan memberikan masukan/saran untuk memperbaiki Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

 

 

Kedepan, Manna Wasalwa mengharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat terkait Administrasi Kependudukan sehingga keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat dirasakan oleh masyarakat. Di akhir pertemuan karena masih dalam suasana Idul Fitri 1442 H,  Manna Wasalwa mengucapkan “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin” kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

 

 


  INFO TERKAIT