RAPAT SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMILU 2019 PROVINSI SUMATERA UTARA

   Kategori : Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ikut mendukung suksesnya pemilu 2019 Provinsi Sumatera Utara, melalui Rapat Sinkronisasi data kependudukan dalam rangka mendukung pemilu 2019 Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ketua Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Kakanwil Kemenkumham, dan Kalapas/Karutan se-Sumatera Utara maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara meminta kerjasama dalam mensukseskan pemilu 2019. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara akan giat dalam melakukan perekaman serentak, bukan hanya secara umum saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota juga akan melakukan Perekaman serentak ke Lapas/Rutan se-Sumatera Utara. Pada rapat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara meminta kepada seluruh Kalapas/Karutan se-Sumatera Utara untuk memberikan data Warga Binaan, agar saat melakukan aksi jemput bola ke Lapas/Rutan tidak kesulitan untuk mengetahui data warga binaan. Penjemputan data ini pun sebagian bagian dari giat mensukseskan Pemilu mendatang. Syarat utama warga mencoblos harus memakai KTP Elektronik. Sedangkan, pemakaian KTP nggak hanya sebagai bagian pemilu, penduduk dapat mempergunakan identitas ini untuk terdaftar sebagai peserta kesehatan dan pendidikan. Drs. Priyadi, Bc IP, M.Si selaku Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara pun menyampaikan, selama ini pastinya pihaknya mengaku data identitas ini adalah permalasahan utama, disebabkan banyak warga binaan nggak terdata dengan baik. Menurutnya, aktivitas ini amat keren diadakan, sebab semua warga negeri, baik itu binaan atau nggak mempunyai hak untuk memakai suara. “Yang berkaitan dengan problem perekaman ini pastinya masalah kami bersama-sama, dalam prinsipnya, warga binaan memiliki hak memilih, namun kemarin itu masuk terkendala problem perekaman data,” katanya. Dirinya menyampaikan, selama ini pastinya banyak warga binaan yang berada di lapas dan rutan nggak mempunyai identitas diri berupa KTP. Tetapi, salah satu faktor utama warga binaan yang nggak mempunyai KTP adalah, sengaja dihilangkan atau datang dari kampung. “Keadaan di lapas itu banyak dari anak-anak di pada pastinya nggak mempunyai data indentitas. Terutama KTP nggak memiliki atau sengaja dihilangkan atau mungkin dari kampung-kampung,” ucapnyaa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Drs. Priyadi, Bc IP, M.Si mengaku, siap pada pelaksanaan penjemputan data identitas dari dalam warga binaan di Lapas dan Rutan. “Kita siap kapan juga itu dilakukanya itu perekaman, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk mensukseskan pemilu. Yang jelas kita pastikan kita siap untuk melaksanakan perekaman. Monggo silakan kapan saja,” ucapnya kali rapat sinkronisasi data kependudukan dan note sipil yang diselenggarakan Dinas Masyarakat dan Note Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, Kamis (10/1/2018).


  INFO TERKAIT