Jumat, 26 April 2019, WIB
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUMATERA UTARA



RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ANAK PANTI ASUHAN SUMATERA UTARA DI AULA UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA MEDAN, SELASA 14/8/18

Kategori : Seputar Dinas Disdukcapil Sumut

Pj. Gubernur Sumatera Utara Drs. Eko Subowo, MBA sangat antusias dengan percepatan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sumatera Utara. Pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun yang berada di Panti Asuhan Sumatera Utara, bertempat di Aula Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si untuk mewakili beliau menghadiri rapat kordinasi tersebut.

 

PJ. Gubernur Sumatera Utara melalui sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, mengapresiasi perhatian Bapak Parlindungan Purba, SH, MM yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan mengispirasi kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

 

Selain itu Pj. Gubernur Sumatera Utara menginstruksikan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terlibat didalam masalah ini, untuk lebih peduli terhadap Anak-anak yang berada di panti asuhan yang dirasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dan perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam rangka penerbitan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran bagi anak-anak di panti asuhan.

 

Rapat Koordinasi Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran di Panti Asuhan Sumatera Utara, Selasa , 14 Agustus 2018 di Aula Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan di buka secara resmi oleh Drs. H. Akhmad Muqowam selaku Wakil Ketua DPD RI mengingatkan, bahwa setiap anak mempunyai hak azasi yang harus diperhatikan oleh negara, termasuk anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, lanjutnya, untuk tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan, Karena itu, rapat ini penting dalam rangka memenuhi hak-hak kependudukan anak-anak panti asuhan khususnya di Sumatera Utara.

 

Turut hadir dalam rapat ini Perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA, Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sosial Rep`ublik Indonesia, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara, Dinas Sosial Kabupaten Kota Se-sumatera Utara, Walikota Medan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Ir. Syaiful Bahri,  Forum Lembaga kesejahteraan Sosial Anak - Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) serta pengurus-pengurus panti asuhan dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

 

Rapat Koordinasi ini didukung dan dipimpin langsung oleh Bapak Parlindungan Purba, SH, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang menginginkan Anak-anak Sumatera Utara yang berada di Panti Asuhan memperoleh Akte Kelahiran sebagai pemenuhan hak dasar warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA secara singkat menjelaskan bahwa : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil sebenarnya telah memberikan peluang dan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengurus Dokumen Kependudukan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, anak anak yang tidak diketahui asal usulnya dan tidak diketahui keberadaan orangtuanya, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) dapat memperoleh akte kelahiran.

 

Hal ini diatur pada pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2106 bahwa Pencatatan kelahiran anak yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaaan orang tuanya dapat dilakukan dengan cara :

  1. Melampirkan Berita acara Pemeriksaaan ( BAP ) dari Kepolisian; atau
  2. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab.

 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan  dari Wali / Penanggung jawab atas anak yang akan dibuat akte kelahirannya, yang bersedia bertanggung jawab atas data kelahiran si Anak untuk dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sebagai akibat kepengurusan akte kelahirannya tidak memenuhi syarat, seperti :

  1. Tidak memiliki surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran.
  2. Telah berusia dewasa, surat keterangan lahir hilang begitu juga apabila kutipan akte kelahiran tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dimana pada masa itu pencatatan Akte Kelahiran belum menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan ( SIAK )
  3. Atau dalam hal, penduduk tidak dapat memenuhi Persayaratan atas ketiadaan Surat Nikah atau Akta Perkawinannya juga dapat menggunakan SPTJM kebenaran perkawinan.

 

maka, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,  khususnya bagi Anak-anak yang berada di Panti Asuhan yang keberadaan kedua orang tuanya tidak diketahui dapat di berikan Akte Kelahiran, tinggal bagaiman komitmen bersama antar instansi guna memproses akte kelahiran bagi anak anak di Panti Asuhan segera terlaksana.

Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia   lebih lanjut menjelaskan Pasca Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, yang mengamanahkan percepatan pelayanan kependudukan, melalui aferrmatif action kepada lembaga ataupun perorangan yang memiliki keterbatasan dapat memperoleh dokumen kependudukan.

 

Rapat Koordinasi ini menghasilkan mutual agreement yang diantaranya adalah :

  1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara supaya menginventarisir anak-anak yang berada di panti asuhan yang belum memiliki akte kelahiran dan menyiapkan dokumen pendukung semaksimal mungkin, bersama sama dengan Aparat Pemerintah  Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera supaya mengkoordinasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara untuk membantu dan segera memproses Akte Kelahiran bagi Anak-anak yang berada di Panti Asuhan di Wilayah kerjanya masing-masing guna Percepatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran.
  3. Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terkait supaya segera berkoordinasi apabila ada permasalahan yang membutuhkan penyelesaian.
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendokumentasikan seluruh proses yang telah dilakukan sebagai bahan pertanggungjawaban atas penerbitan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran anak-anak yang berada di Panti Asuhan se-Sumatera Utara.


  INFO TERKAIT