PEREKAMAN KTP-EL UNTUK WARGA BINAAN DI LAPAS/RUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA MASIH BERLANGSUNG DAN AKAN DILAKSANKAN SAMPAI 14 PEBRUARI 2019.

   Kategori : Info Publik

Untuk menindaklanjuti Program Jemput Bola Perekaman Warga Binaan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia yang dicanangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri selama 3 (tiga) hari berturut-turut  mulai dari 17 Januari s.d 19 Januari 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara telah mengkoordinasikan 33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk  melakukan jemput bola Perekaman dan identifikasi NIK Warga Binaan di 39 Lapas/Rutan se-Sumatera Utara yaitu 28.891 Warga Binaan. Hal ini diselenggarakan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dilingkungan Lapas/Rutan mendukung Pemilu 2019 meningkatkan partisipasi Politik khususnya Warga Binaan.

Terkait pernyataan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di media online Medanbisnisdaily.com 17 Januari 2019 bahwa Program Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak KTP-El di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Kota Medan tidak serius dan cenderung hanya seremoni belaka, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menjelaskan secara teknis, akan menuntaskan terlebih dahulu perekaman dan identifikasi NIK bersama Kalapas Perempuan Kelas II A Medan sejumlah 468 Warga Binaan dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sejumlah 240 Warga Binaan. Karena Warga Binaan di sana jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah Warga Binaan di Rutan Kelas I Medan sejumlah 3.494 Warga Binaan dan Lapas Kelas I A Medan sejumlah 2.081 Warga Binaan.  Dengan demikian perekaman di Rutan Kelas I Medan dan Lapas Kelas I A Medan dipastikan tidak akan selesai selama 3 hari Perekaman Nasional ini dan  akan terus  dilanjutkan secara regular di luar jadwal perekeman secara nasional, hingga semua Warga Binaan dapat direkam.

Keseriusan Kota Medan didukung oleh Dirjen Dukcapil yang mengirimkan 1 Tim yang ikut bertugas ke Lapas, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah membentuk Tim untuk melakukan perekaman  Warga binaan di Lapas/Rutan yang ada di Kota Medan, yang sudah mulai dilaksanakan pada hari kamis 17 Januari 2019 yaitu :

1.       Tim I melakukan Perekaman KTP-El di Lapas Kelas I Medan,

2.       Tim II melakukan Perekaman KTP-El di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan di Lapas Perempuan kelas II A Medan.

3.       Tim III melakukan perekaman di Rutan Kelas I  Medan.

Lebih jauh diinformasikannya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah melaksanakan perekaman dan identifikasi NIK di Lapas/Rutan mulai Oktober 2018 untuk menindaklanjuti perintah Walikota Medan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Sumatera Utara, Nomor 470/10284, tanggal 12 Oktober 2018 perihal Verifikasi Data Pemilih Ganda dan Data Anomali pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019. Tercatat pertanggal 3 Januari 2019 di Lapas Kelas I A Medan telah teridentifikasi 320 NIK Warga Binaan, di Lapas Perempuan Kelas II A Medan teridentifikasi 105 NIK Warga Binaan dan sejumlah 217 NIK Warga Binaan di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan, dan 1.125 NIK Warga Binaan di Rutan Kelas I  Medan.

 

Terkait koordinasi pelaksanaan perekaman Warga Binaan di Lapas/Rutan yang dilaksanakan secara Nasional, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Priovinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa telah dilaksanakaan Rapat Teknis Sinkronisasi Data Kependudukan dalam rangka mendukung Pemilu 2019  pada tanggal 10 Januari 2019, yang dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Lapas/Rutan se-Sumatera Utara.

Pada Rapat Sinkronisasi tersebut telah ditandatangani Kesepakatan bersama yang salah satu isinya adalah bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Lapas/Rutan se-Sumatera Utara akan melaksanakan penertiban Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan di Lapas/Rutan yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari sampai tanggal 14 Pebruari 2019 sebagai bulan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tingkat Provinsi Sumatera Utara bagi Warga Binaan di Lapas/Rutan se-Sumatera Utara, dengan target seluruh Warga Binaan yang berada di Lapas/Rutan se-Sumatera Utara dapat memperoleh KTP-El/Surat Keterangan Kependudukan. Oleh karena itu semua Kepala Lapas/Rutan se-Sumatera Utara telah mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara akan melakukan perekaman di Lapas/Rutan se-Sumatera Utara sampai selesai dan tuntas. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sangat menyesalkan pernyataan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Kepala Rutan Kelas II B Labuhan Deli belum diberitahu bahwa Tim Disdukcapil Kota Medan akan kembali datang untuk melanjutkan perekaman, karena Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dengan Kalapas/Rutan se-Sumatera Utara telah sepakat untuk melakukan perekaman Warga Binaan di Lapas/Rutan sampai semua teridentifikasi NIK nya  dan tuntas.

Terkait  Warga Binaan di Rutan Kelas II B  Labuhan Deli, yang dikeluhkan Ombudsman Sumut baru 40 orang warga binaan yang terekam pada media online Medanbisnisdaily.com dapat dijelaskan setelah dikonfirmasi dengan data dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, Jumlah Warga binaan di Rutan Kelas II B Labuhan Deli adalah sebanyak 1.499 orang, dengan keterangan  jumlah warga binaan yang diserahkan datanya ke KPU Provinsi Sumatera Utara untuk dimasukkan kedalam DPT sebanyak 1.357 orang, sementara yang sudah terdaftar pada Pilgub Sumut yang lalu 137 orang. Oleh Karena itu Karutan Kelas II B Labuhan Deli supaya mengidentifikasi NIK Warga Binaannya yang dibantu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Dukcapil Kota Medan. Hasil data terakhir dari Kanwil Kemenkumham Sumut bahwa 1.364 orang telah teridentifikasi NIK-nya di Lapas ini namun  data ini akan di verifikasi kembali secara keseluruhan, Demikian disampaikan oleh kepala divisi pemasyarakatan Kanwil kemenkumham Sumatera Utara.

Oleh karena itu sesuai kesepakatan antara Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan Kalapas/Karutan se-Sumatera Utara, bahwa perekaman Warga Binaan di Lapas/Rutan se-Sumatera Utara akan dilaksanakan sampai tanggal 14 Pebruari 2019, proses perekaman masih terus dilakukan, dengan demikian semua stake holder diharapkan mendukung kegiatan ini, dan jangan memberikan statement dulu sebelum pekerjan ini selesai, demikian menurut Drs.Ok Zulfi, M.Si Kadis Dukcapil Kota Medan.


  INFO TERKAIT