Perekaman KTP Elektronik untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dikebut pengerjaannya. Ini dilakukan agar warga binaan usia pemilih bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada April mendatang. 

Kepala Disdukcapil Sumatera Utara Ismael Parenus Sinaga mengatakan, saat ini mereka menarget merampungkan pendataan pada 28.891 jiwa. Dari jumlah itu ada 5.825 jiwa yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih tetap. Jadi, artinya ada sekitar 23 ribu lebih yang harus kita fasilitasi untuk dapat ikut Pemilu 2019.

“Perekaman dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” ungkapnya didampingi Kadisdukcapil Medan OK Zulfi, Komisioner KPU Sumut Herdensi, Ketua KPU Medan Agussyah Damanik dan Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar saat meninjau perekaman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan Tanjung Gusta, Kamis (17/1). 

Ismael mengaku, perekaman KTP Elektronik akan dilakukan selama dua hari. Namun jika waktunya tidak cukup, akan memperpanjangnya. “Kami akan melakukan koordinasi dengan Karutan dan Kalapas setempat, untuk dapat menuntaskannya,” ungkapnya. 

Menilik dari pengalaman Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) satu mesin KTP Elektronik bisa mencetak 400 sampai 500 keping KTP. Ismael yakin semuanya bisa rampung tepat waktu. 

Di tahap awal, Disdukcapil Sumut menyiapkan 1.000 blanko. Namun Ismael mengatakan, Dirjen Administrasi Kependudukan berjanji akan memfasilitasinya hingga selesai. 

Sementara itu Komisioner KPU Sumut Herdensi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah para warga binaan bisa masuk dalam DPT. Mereka masih menunggu sejauh mana perekaman KTP Elektronik yang dilakukan. 

Selama ini mereka sudah mendapatkan data dari Kanwil Kemkumhan terkait jumlah warga binaan. Namun tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. 

“Jadi hanya berbasis nama. Sedangkan sistem kita berbasis NIK dan KK. Karena kalau nama menyulitkan kita. Sehingga pakai NIK sebab one man one identity,” ungkapnya. 

KPU mengapresiasi Disdukcapil. Dengan perekaman itu begitu membantu KPU dalam penentuan DPT. Sehingga hak pilih warga binaan juga bisa terjamin.