KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

   Kategori : Umum

               Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Drs. Eko Irawan menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang dipimpin oleh Labuan Sihombing. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ingin berdiskusi terkait data kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diterima di ruang rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Jumat (16/4/2021).

 

               Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan beberapa hal terkait data kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Labuan Sihombing meminta konfirmasi “apakah data kependudukan yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sama dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

 

               Pada kesempatan itu, Labuan Sihombing juga meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dalam percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan terutama dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi, SH mempertanyakan “Apakah nantinya Kartu Identitas Anak (KIA) ini tidak mempersulit masyarakat dan apakah manfaat KIA tersebut?”

 

                      Menjawab pertanyaan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Eko Irawan menjelaskan bahwa Data Kependudukan yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah data kependudukan yang berasal dari data transaksi masing-masing kabupaten/kota yang sudah dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Oleh karena itu, jumlah penduduk yang disajikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sama dengan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara bersumber dari DKB.

 

              Terkait KIA, Eko Irawan menyampaikan bahwa KIA merupakan Kartu Indentitas Anak sama halnya KTP-El bagi orang dewasa. Eko Irawan juga mengatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kerjasama dengan beberapa tempat hiburan di Sumatera Utara seperti Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Wisata Merci Themepark and Resto dan Hairos Water Park. Dengan membawa KIA, anak-anak yang berkunjung ke tempat-tempat hiburan tersebut akan diberikan potongan harga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dapat melakukan hal yang sama. Kedepan, manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) akan lebih dikembangkan lagi agar anak-anak pemilik KIA dapat diberi potongan harga di Toko Buku, Sarana Transportasi darat, udara dan laut serta sarana lainnya.

 

                    Sehubungan dengan pengadaan peralatan, Sunggul Tampubolon, SE, M.Si (Kasi. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database) menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa Pemerintah Pusat memberikan perangkat keras dan perangkat lunak kepada Provinsi, Kabupaten/Kota hanya sekali, selanjutnya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras menjadi tanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kita bersyukur pada Tahun Anggaran 2021 Dana DAK sudah dapat dipergunakan maksimal 10% untuk belanja modal dengan persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Selanjutnya, Sunggul Tampubolon menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota wajib menganggarkan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan pencapaian target kinerja pada APBD Kabupaten/Kota. Dana  DAK diberikan untuk mendukung APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, selama ini ada persepsi yang salah di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota beranggapan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memperoleh dana DAK, akhirnya porsi dana APBD dikurangi seharusnya DAK adalah pendukung APBD, bukan APBD pendukung DAK.

 

                Menutup Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Eko Irawan meminta agar DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan melalui penyediaan anggaran APBD. Selanjutnya, Eko Irawan menyerahkan buku Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester II Tahun 2020 kepada Labuan Sihombing selaku Ketua Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.  

 

 

 


  INFO TERKAIT